Home > Opini > Jangan Cuma Nyalahin Televisi

Jangan Cuma Nyalahin Televisi

TVSebuah diskusi menarik menurut saya ketika kelas “Etika dan Filsafat Komunikasi”. Sebuah perdabatan tentang kualitas tayangan televisi akibat dari sistem kapitalis liberal yang diterapkan di Industri termasuk media. Dalam diskusi tersebut mahasiswa disimulasikan sebagai publik, industri, dan pemerintah. Karena peran ketiganya memang sangat mempengaruhi kualitas tayangan media yang ada.
Tentu saja semua pihak meletakkan tanggungjawab tersebut kepada industri. Industri dilihat sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas “kotor”nya tayangan televisi saat ini.
Well, memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa tayangan televisi memang tidak mendidik dan cenderung memuat tayangan-tayangan yang merugikan dan berpotensi berbahaya (secara kognitif). Tapi hal ini tidak bisa terlepas dari nature industri televisi saat ini.

Untuk ukuran negara baru yang menerapkan demokrasi, Indonesia sangat luar biasa dalam menerapkan kebebasan media. Hal itu terlihat dari adanya 10 stasiun televisi terestrial yang semuanya komersial. Butuh upaya yang sangat keras bahkan hampir tidak mungkin untuk “memaksa” media komersial bertanggungjawab secara sosial kepada masyarakat dengan menyajikan tayangan-tayangan bermutu. Pertanyaannya akan kembali pada tayangan yang bermutu menurut siapa?
Industri media bergerak dalam ranah publik, mengikuti selera publik. Hal itu ditunjukkan dengan berpedomannya produksi program TV pada rating yang dimonopoli oleh AC Nielsen saat ini. Jadi, bukan salah industri jika mereka bilang, “ini kan tayangan yang emmang disukai penonton”. Terlepas dari valid atau tidaknya data riset Nielsen. (sudah jadi polemik sejak lama)
Nah, masalahnya adalah publik menuntut adanya tayangan-tayangan berkualitas. Publik berdalih bahwa angka rating yang ditunjukkan AC Nielsen bukan bertendensi pada selera publik akan tayangan TV melainkan pada kondisi dimana memang publik tak lagi punya pilihan, apa yang bisa ditonton.
Memang salah satu ciri TV komersial dimana pasarnya mulai kompetitif, ceruk pasar semakin kecil, akan berimplikasi pada homogenitas program. Tidak bisa disangkal lagi bahwa tujuan akhirnya adalah efektifitas dan efisiensi (teori menejemen secara umum).

Sebagai perusahaan komersial yang bebas dari kontrol pemerintah, maka media harus berupaya sekuat mungkin bertahan “hidup”. Penghidupan media kkomerisla yang paling dominan berasal dari iklan. Sedangkan pengiklan hanya mau beriklan di acara-acara yang emmang banyak penontonnya (rating tinggi). Maka mau tidak mau, media akan mempertahankan format program yang memang banyak peminatnya. Kondisi sekarang, persaingan lebih ketat tapi kue iklan makin kecil, maka media akan sangat “bergantung” pada iklan dan selera khalayak.
Jika ini doanggap salah, lalu apa pembiayaan media akan dikembalikan pada pemerintah? tentunya publik tidak akan mau sistem pers dan media kita kembali pada sistem otoriter. Karena gerakan reformasi mendukung media untuk bebas, yang saat ini akhirnya media bergerak pada kondisi free market, market place of idea, atau biarkan khalayak yang memilih.
Maka, bisa disimpulkan bahwa final goal dari TV komersial adalah PROFIT karena memang sudah nature nya demikian. Lalu bagaimana dengan tuntutan publik?
Untuk mengakomodasi hal tersebut sebenarnya jawabannya ada di publik sendiri dan tentu saja pemerintah.

Jujur, saya akan menyalahkan pemerintah terlebih dahulu. Perihal penyiaran telah diatur oleh pemerintah dengan membuat UU Penyiaran No.32 tahun 2002. Dalam pasal-pasal UU tersebut telah diatur dengan jelas bagaimana media menjalankan operasionalnya. Salah satunya adalah pasal 18 yang menyinggung masalah kepemilikan silang :
“Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu
orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa
wilayah siaran, dibatasi” (pasal 18 ayat 1)

Tetapi pada prakteknya pasal ini tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satunya, MNC yang membawahi 3 stasiun TV yakni RCTI, TPI, dan Global TV juga media cetak Seputar Indonesia (Sindo), radio Trijaya, Okezone.com, dan lain-lain. Secara industri, ekonomi media, media conduct seperti ini jelas menuntungkan perusahaan media. Gambarannya, untuk produksi program biayanya akan lebih hemat, karena perusahaan cukup memproduksi satu program dan diputar di 3 stasiun TV yang tentu saja waktunya tidak bersamaan. Dan setiap program itu ditayangkan, masing-masing stasiun TV tetap akan memperoleh iklan (untung). Apalagi saat ini MNC telah memiliki production house (PH) sendiri, hal ini akan jauh lebih menguntungkan.

Tetapi kemudian, apakah ada upaya dari pemerintah?
Sempat ada, ketika KPI (badan independen yang terdiri dari para akademisi dan pemerhati media) memberi teguran dan mengadukannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang juga sempat diberitakan di beberapa media. Tapi tentu saja, lagi-lagi industri yang menang karena tidak ada bukti bahwa MNC melakukan monopoli siaran. Belum lagi saat ini peran dan fungsi KPI dipangkas oleh pemerintah, dengan mengembalikan fungsi pengawasan kepada Depkominfo.

Sebenarnya, jawaban atas segala tuntutan publik akan tayangan yang sehat bisa didapatkan dari televisi publik. Televisi Publik adalah bagian dari Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana diatur dalam UU no. 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Peraturan Pemerintah No. 11/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ( PP Lembaga Penyiaran Publik). Menurut pasal 14 ayat (2) UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). RRI kemudian dikenal dengan sebutan radio publik sedangkan TVRI sebagai Televisi Publik.

Sebagai televisi publik, TVRI bisa dibilang SANGAT BERMASALAH. Dengan kualitas yang ada sekarang, TVRI tidak mampu bersaing dengan TV komersial dalam menarik minat dan perhatian khalayak. Hal ini karena TVRI sebenarnya kekurangan dana. Sumber pendapatan TVRI hanya berasal dari APBN, dulu TVRI bisa hidup dari iuran masyarakat, tetapi hal itu tidak lagi dilakukan karena lembaga pengurus iuran sempat bermasalah pada era Orde Baru. Sebagai TV Publik, tentu TVRI tidak diperbolehkan mendapat iklan komersial sebenarnya. Dengan keterbatasan ini tentu saja TVRI tidak bisa memberi performa yang terbaik. Karena biaya produksi program TV, biaya maintenance alat siaran itu jelas tidak murah.
Belum lagi, permasalahan klasik bahwa TVRI itu terlalu banyak karyawan ettapi sangat tidak produktif. ada sekitar 700 karyawan. Mengapa tidak diberhentikan? Ini bukan keputusan yang bijak, karena jika hal itu dilakukan maka TVRI harus mengeluarkan uang untuk pesangon yang paling tidak harus menyediakan 15 juta perkepala.

Saat kuliah “Industri Informasi dan Hiburan” oleh Dr. Ade Armando, beliau memberi gambaran kasar sumber dana TVRI, sebagai berikut :
Dana APBN untuk TVRI itu 260 milyar setahun. Kemudian dikurangi 169 milyar untuk gaji karyawan. Sisanya untuk produksi 92 milyar. Maka dalam satu hulan TVRI cuma punya biaya 8 milyar atau 260 juta perhari atau 15 juta satu jam (dengan sumsi satu hari itu ada 18 jam siaran). 15 juta ini tidak bisa menutup biaya untuk “beli” program. What a pity TVRI! Bahkan mereka menjual jam siaran mereka untuk PH atau pihak yang mau siaran di TVRI dengan harga 15 juta nego. Sebuah TV publik kehilangan wibawanya!

Solusinya lalu apa?
TVRI akan sangat terbantu jika ada kucuran dana. Seharusnya namanya TV Publik ya didanai oleh Publik, seperti yang terjadi di Eropa Barat, Inggris dengan BBC nya.

Sekilas tentang TV Publik.
Sejarah media publik bisa dibedakan menjadi 2 versi. Versi Eropa Barat dan versi Amerika. Di Eropa Barat sedari awal publik dan pemerintah sepakat untuk menumbuhkembangkan televisi publik dan membatasi TV komersial. Hal ini lagi-lagi karena nature sistem politik dan hsitorisnya. TV publik di Eropa Barat hidup dari sumbangan pemerintah dan mayoritas dari dana iuran masyarakat. Kesadaran masyarakat Eropa akan pentingnya tayangan sehat sangat tinggi. Mereka tidak hanya menuntut tapi juga mau turut andil dalam memberi solusi.
Berbeda dengan Amerika, dari awal media Amerika tumbuh dalam nature yang liberal kapitalis, maka operasionalnya pasti profit oriented. Baru kemudian mereka menyadari pentingnya ada TV publik, yang akhirnya didirikan PBS (Publik Broadcasting Service) yang dijalankan di setiap negara bagian (state) yang pembiayannya berasal dari sponsor dan sumbangan masyarakat. Tetapi tentu saja PBS tidak bisa sepopuler TV swasta seperti Fox, NBC, dan lainnya.

Lalu bagaimana Indonesia?
Pertanyaan ini lebih tepat dikembalikan pada publik, pada kita, maukah kita kembali iuran untuk membenahi TVRI?
Kata bang Ade membenahi TVRI bukan perkara instan. Karena ada sebuah siklus yang harus dirombak, mulai dari memperamping karyawan, membenahi program, dan lain-lain. Sayangnya sistem media Indonesia lebih meniru Amerika bahkan lebih parah. Kenapa lebih parah, karena Amerika, sebebas apapun medianya, mereka punya pengawas bernama FCC (Federal Comunications Commission) yang merapkan aturan dan sanksi yang tegas untuk media yang melanggar.
Dalam setiap kelas kuliah yang membahas masalah ini, mahasiswa akan ditanya, “mau nggak kamu nonton TVRI?”
Mahasiswa pasti bingung, anda pun bingung, karena dari awal kita sudah dibiasakan dengan format TV komersial.
Butuh kesadaran dari publik, dari KITA SEMUA, jika ingin media dan tayangan yang sehat ayo benahi TVRI. Para lulusan komunikasi, pemerhati media, ingin sekali suatu saat kita bersama-sama membenahi TVRI. Untuk rakyat Indonesia. Amin.

Categories: Opini
  1. April 25, 2009 at 7:47 am

    iya.. membingungkan memang, mungkin kesadaran itu bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga kemudian masyarakat untuk mengetahui pentingnya tayangan yang bermanfa’at.

    • mencarimaknahidup
      April 25, 2009 at 8:15 am

      @ Prasetyo
      keluarga memang memang menjadi gatekeeper utama yang tentu saja diperlukn media literacy. Mudah-mudahan saya bisa menjadi lulusan komunikasi yang bisa memberi manfaat ke masyarakat tentang manfaat dan bahaya media. Teknologi komunikasi makin maju. kebanyakan dari kita terbuai tapi lupa bahayanya…
      larena media akan membentuk cara berpikir kita sehingga kita nggak sadar bahwa kita berpikir dengan cara media.
      terima kasih akh…

      • baharuddin
        June 1, 2009 at 8:37 am

        assalamu alaykum.. ana doakan mudah – mudaan cita – cita nya tercapai om …..

  2. mencarimaknahidup
    July 1, 2009 at 1:29 pm

    @ Baharuddin : wa’alaykumssalam
    sekarang cita-citanya sudah berubah akh ^^

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: